MAKALAH MBS
PENDEKATAN MBS
Di susun oleh:
Ardi
Hapipah
Neri valina
Yuliyanti
Universitas islam syekh yusuf tangerang
Fakultas agama islam
2012
PENDEKATAN MBS
Sejak beberapa waktu
terakhir, kita dikenalkan dengan pendekatan "baru" dalam manajemen sekolah
yang diacu sebagai manajemen berbasis sekolah (school based management) atau
disingkat MBS. Di mancanegara, seperti Amerika Serikat, pendekatan ini
sebenarnya telah berkembang cukup lama. Pada 1988 American Association of
School Administrators, National Association of Elementary School Principals,
and National Association of Secondary School Principals, menerbitkan dokumen
berjudul school based management, a strategy for better learning. Munculnya
gagasan ini dipicu oleh ketidak puasan atau kegerahan para pengelola pendidikan pada level
operasional atas keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat
mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya dipandang bahwa para kepala sekolah
merasa nirdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap
konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama mereka sebagai pemimpin pendidikan
semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan
kreativitas berinovasi.
Di Indonesia,
gagasan penerapan pendekatan ini muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan
otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Selama ini,
sekolah hanyalah kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk
menyelenggarakan urusan politik pendidikan. Para pengelola sekolah sama sekali
tidak memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan sekolahnya secara
mandiri. Semua kebijakan tentang penyelenggaran pendidikan di sekolah umumnya
diadakan di tingkat pemerintah pusat atau sebagian di instansi vertikal dan
sekolah hanya menerima apa adanya. Apa saja muatan kurikulum pendidikan di
sekolah adalah urusan pusat, kepala sekolah dan guru harus melaksanakannya
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Anggaran pendidikan
mengalir dari pusat ke daerah menelusuri saluran birokrasi dengan begitu banyak
simpul yang masing-masing menginginkan bagian. Tidak heran jika nilai akhir
yang diterima di tingkat paling operasional telah menyusut lebih dari
separuhnya. Kita khawatir, jangan-jangan selama ini lebih dari separuh dana pendidikan
sebenarnya dipakai untuk hal-hal yang sama sekali tidak atau kurang berurusan
dengan proses pembelajaran di level yang paling operasional, sekolah.
MBS adalah upaya serius yang rumit, yang
memunculkan berbagai isyu kebijakan dan melibatkan banyak lini kewenangan dalam
pengambilan keputusan serta tanggung jawab dan akuntabilitas atas konsekuensi
keputusan yang diambil. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat perlu
memahami benar pengertian MBS, manfaat, masalah-masalah dalam penerapannya, dan
yang terpenting adalah pengaruhnya terhadap prestasi belajar murid.
Manfaat MBS
MBS dipandang
sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini
memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBS adalah strategi untuk
meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan
penting dari pusat dan dearah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada
dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan
keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS
memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru,
murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.
Dalam pendekatan ini, tanggung jawab
pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum
ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat
lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan
lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya
MBS adalah upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.
Para pendukung MBS
berpendapat bahwa prestasi belajar murid lebih mungkin meningkat jika manajemen
pendidikan dipusatkan di sekolah ketimbang pada tingkat daerah. Para kepala
sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan
sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut
dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil
jika para guru yang harus menerapkannya tidak berperanserta merencanakan-nya.
Para pendukung MBS
menyatakan bahwa pendekatan ini memiliki lebih banyak maslahatnya ketimbang
pengambilan keputusan yang terpusat. Maslahat itu antara lain menciptakan
sumber kepemimpinan baru, lebih demokratis dan terbuka, serta menciptakan
keseimbangan yang pas antara anggaran yang tersedia dan prioritas program
pembelajaran. Pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang
berkepentingan meningkatkan motivasi dan komunikasi (dua variabel penting bagi
kinerja guru) dan pada gilirannya meningkatkan prestasi belajar murid. MBS
bahkan dipandang sebagai salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan guru
dan staf yang berkualitas tinggi.
Penerapan MBS yang
efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari
penerapan MBS sebagai berikut:
. Memungkinkan
orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan
meningkatkan pembelajaran.
. Memberi peluang
bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
penting.
. Mendorong
munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
. Mengarahkan
kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di
setiap sekolah.
. Menghasilkan
rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari
keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program
sekolah.
. Meningkatkan
motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.
Syarat Penerapan MBS
Sejak awal,
pemerintah (pusat dan daerah) haruslah suportif atas gagasan MBS. Mereka harus
mempercayai kepala sekolah dan dewan sekolah untuk menentukan cara mencapai
sasaran pendidikan di masing-masing sekolah. Penting artinya memiliki
kesepakatan tertulis yang memuat secara rinci peran dan tanggung jawab dewan
pendidikan daerah, dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, dan dewan sekolah.
Kesepakatan itu harus dengan jelas menyatakan standar yang akan dipakai sebagai
dasar penilaian akuntabilitas sekolah. Setiap sekolah perlu menyusun laporan
kinerja tahunan yang mencakup "seberapa baik kinerja sekolah dalam
upayanya mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana sekolah menggunakan sumber
dayanya, dan apa rencana selanjutnya."
Perlu diadakan
pelatihan dalam bidang-bidang seperti dinamika kelompok, pemecahan masalah dan
pengambilan keputusan, penanganan konflik, teknik presentasi, manajemen stress,
serta komunikasi antarpribadi dalam kelompok. Pelatihan ini ditujukan bagi
semua pihak yang terlibat di sekolah dan anggota masyarakat, khususnya pada
tahap awal penerapan MBS. Untuk memenuhi tantangan pekerjaan, kepala sekolah
kemungkinan besar memerlukan tambahan pelatihan kepemimpinan.
Dengan kata lain, penerapan MBS mensyaratkan
yang berikut.
. MBS harus mendapat dukungan staf sekolah.
. MBS lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap.
Kemungkinan diperlukan lima tahun atau lebih untuk menerapkan MBS secara berhasil.
. Staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya, pada saat yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru.
. Harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf untuk bertemu secara teratur.
. Pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para guru dan orang tua murid.
. MBS lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap.
Kemungkinan diperlukan lima tahun atau lebih untuk menerapkan MBS secara berhasil.
. Staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya, pada saat yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru.
. Harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf untuk bertemu secara teratur.
. Pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para guru dan orang tua murid.
Hambatan Dalam Penerapan MBS
Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi
pihak-pihak berkepentingan dalam penerapan MBS adalah sebagai berikut.
Tidak Berminat Untuk Terlibat
Tidak Berminat Untuk Terlibat
Sebagian orang tidak
menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka lakukan.
Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya
menambah beban. Anggota dewan sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya
dalam hal-hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran. Akibatnya kepala
sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang tersisa untuk memikirkan
aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Tidak semua guru akan berminat dalam
proses penyusunan anggaran atau tidak ingin menyediakan waktunya untuk urusan
itu.
Tidak Efisien
Pengambilan
keputusan yang dilakukan secara partisipatif adakalanya menimbulkan frustrasi
dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otokratis. Para
anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada
tugas, bukan pada hal-hal lain di luar itu.
Pikiran Kelompok
Setelah beberapa
saat bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan besar akan semakin
kohesif. Di satu sisi hal ini berdampak positif karena mereka akan saling
mendukung satu sama lain. Di sisi lain, kohesivitas itu menyebabkan anggota
terlalu kompromis hanya karena tidak merasa enak berlainan pendapat dengan anggota
lainnya. Pada saat inilah dewan sekolah mulai terjangkit "pikiran
kelompok." Ini berbahaya karena keputusan yang diambil kemungkinan besar
tidak lagi realistis.
Memerlukan Pelatihan
Pihak-pihak yang
berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau belum berpengalaman
menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar
tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat MBS sebenarnya dan
bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sebagainya.
Kebingungan Atas Peran dan Tanggung Jawab Baru
Pihak-pihak yang
terlibat kemungkinan besar telah sangat terkondisi dengan iklim kerja yang
selama ini mereka geluti. Penerapan MBS mengubah peran dan tanggung jawab
pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan
menimbulkan kejutan dan kebingungan sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung
jawab pengambilan keputusan.
Kesulitan Koordinasi
Setiap penerapan
model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan adanya koordinasi
yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam akan berjalan
sendiri ke tujuannya masing-masing yang kemungkinan besar sama sekali menjauh
dari tujuan sekolah.
Daftar pustaka
Nurkolis. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Grafindo
Danim, Sudarwan.
2007. Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik.
Jakarta: Bumi Aksara.
1. Kapan lagi.com 2. Lirik Music Luar 3. Free Template 4. Jogja-Blogger 5.Tutorial Blogging | Internet Bisnis Online 6. pVidia Blog 7. Mrs.Danielo 8. www.moccainside.co.cc 9. www.mymot-news.blogspot.com 10. http://detektif007.blogspot.com/ 11. http://indexbisnis.blogspot.com/ 12. http://nazersmada.com/ 13. http://ravikhayyu.blogspot.com/ 14. http://simpeleilmu.blogspot.com
1. Kapan lagi.com 2. Lirik Music Luar 3. Free Template 4. Jogja-Blogger 5.Tutorial Blogging | Internet Bisnis Online 6. pVidia Blog 7. Mrs.Danielo 8. www.moccainside.co.cc 9. www.mymot-news.blogspot.com 10. http://detektif007.blogspot.com/ 11. http://indexbisnis.blogspot.com/ 12. http://nazersmada.com/ 13. http://ravikhayyu.blogspot.com/ 14. http://simpeleilmu.blogspot.com
No comments:
Post a Comment